KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA BERKEMBANG

Link Download

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI NEGARA BERKEMBANG

MAKALAH

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah

Kebijakan Pendidikan dan Pembuatan Keputusan

Yang dibina oleh Bapak Prof. Dr. Ali Imron, M.Pd

Oleh :

Ariq Maulana                                            170131601098

Eva Farahdiba                                           170131601076

Navira Adya P.                                         170131601037

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

PROGAM STUDI S1 ADMINISTRASI PENDIDIKAN

FEBRUARI 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas Kehadirat Allah swt, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dimudahkan dalam mengerjakan makalah “Kebijakan Pendidikan di Negara Berkembang” ini dengan tepat waktu.

Makalah ini disusun guna memenuhi tugas belajar dan pembelajaran, serta memudahkan mahasiswa untuk memahami materi.Semoga makalah ini bermanfaat.

Apabila dalam penulisan dan penyusunan makalah terdapat kekurangan atau kekeliruan yang tidak kami sengaja, kami mohon untuk memberi kritik dan saran agar lebih sempurna dalam mengerjakan makalah selanjutnya.

Malang, Febuari 2019

Penulis

  

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................... i

DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A.           Latar Belakang........................................................................................... 1

B.            Rumusan Masalah...................................................................................... 2

C.            Tujuan........................................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN....................................................................................... 3

A.           Pengertian Kebijakan Pendidikan.............................................................. 3

B.            Pengertian Negara Berkembang................................................................ 5

C.            Kebijaksanaan Pendidikan di Negara Berkembang .................................. 6

D.           Masalah Umum di Negara Berkembang.................................................... 8

BAB III PENUTUP............................................................................................... 9

Kesimpulan.............................................................................................. 10

DAFTAR RUJUKAN........................................................................................ 11

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Negara-negara yang sedang berkembang di ASEAN,menempatkan investasi di bidang pendidikan sebagai salah satu prioritas kebijaksanaan-kebijaksanaan negaranya. Prioritas yang antara lain diletakkan pada sektor pendidikan tersebut, didasari oleh suatu keyakinan mendalam, bahwa perkembangan-perkembangan sektor-sektor lain banyak ditentukan oleh variable pendidikan rakyatnya. Semenjak tahun 1960-an, ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumandangkan dekade awal-awal perkembangannya, masalah-masalah mendasar yang dihadapi oleh kebanyakan negara berkembang, termasuk yang berada di kawasan ASEAN, ternyata belum dapat terpecahkan.

Pertambahan penduduk dunia sendiri secara demigrafis sulit diredakandan bahkan anehnya yang demikian inilebih banyak terkonsentrasi di negara-negara berkembang termasuk ASEAN. Dari jumlah penduduk 2500 jutajiwa tahun 1950, menjadi 4000 juta jiwa dalam tahun 1975. Diproyeksikan , penduduk dunia pada tahun 2000 bisa mencapai 5800 juta jiwa dengan tetap di Negara-negara berkembang. Problema di bidang kependudukan tersebut, masih juga dibarengi dengan keyataan belum terpecahkannya masalah mendasar antara lain seperti kemiskinan, perumahan dan pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk memecahkannya sudah sering kali dilakukan, tetapi terpecahkannya secara merata kepada seluruh atau sebagian besar masyarakat masihlah belum sesuai dengan yang diharapkan. Problema-problema yang secara khusus berkaitan dengan kebijaksanaan pendidikan meliputi: problema pokok bagi pengambil kebijaksanaan, problema khusus yang dihadapi oleh perencana pendidikan dan problema-problema khusus yang dihadapi oleh administrator pendidikan.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa pengertian dari kebijakan pendidikan?

2.      Apa pengertian dari negara berkembang?

3.      Bagaimana kebijaksanaan pendidikan di negara berkembang?

4.      Apa masalah umum di negara berkembang?

C.    Tujuan Pembahasan

1.      Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui apa yang dimaksud dengankebijakan pendidikan

2.      Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui pengertian dari negara berkembang

3.      Mahasiswa diharapkan dapat memahami kebijaksanaan pendidikan di negara berkembang

4.      Mahasiswa diharapkan dapat memahami masalah umum di negara berkembang 

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Kebijakan Pendidikan

Secara etimologis kata kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kata policy dapat pula dijumpai dalam bahasa-bahasa lain seperti latin, yunani dan sankrit. Politadalam bahasa latin berarti Negara. Polis dalam bahasa yunani berarti negara kota. Pur dalam bahasa sanskrit berarti kota. Policiedalam bahasa inggris berarti: mengurus masalah atau kepentingan umum atau juga administrasi Negara.

Menurut Supandi dalam buku Imron (2008) dari beberapa kata yang tersebut menghasilkan tiga jenis pengertian yang sekarang kita kenal, yaitu politic,  policy dan polici.  Politic berarti seni dan ilmu pemerintahan, policy berarti hal-hal mengenai kebijakan pemerintah, sedangkan policiberarti hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan.Sedangkan secara terminologis istilah kebijakan memiliki arti yang sangatberagam diantaranya: Menurut Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan, menurut Titmuss, senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan berorientasi kepada tindakan (action-oriented).

Menurut Dr. Dodik Ridho Nurrochmat (dalam Gunawan,1986) kebijakan adalah Prinsip atau cara bertindakyang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam uraian lengkapnya Dodik menekankan bahwa ada hubungan segitiga antara kebijakan, kebijaksanaan dan kebajikan. Artinya bahwa kebijakan yang bijaksana akan berakibat pada kebajikan. Satu sudut yang satu dengan yang lain tidak boleh ada yang timpang. Bila dikaitkan dengan kebijakan yang kita amati dalam keseharian. Terdapat beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, namun hanya berlaku untuk satu golongan, sementara golongan tertentu, karena ada unsur KKN kebijakan itu tidak berlaku. Bisa ditebak akan terjadi ketimpangan dalampelaksanaannya. Tri Widodo Wahyu Utomo, SH dalam Pengantar Kebijaan Publik memberikan gambaran kebijakan yang dikemukaan oleh PBB, menurut Widodo PBB memberikan definisi kebijakan dengan pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat sederhana atau komplek, umum atau khusus. Luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atauterperinci, publik atau privat kuaitatif atau kuantitatif. Ali Imron dalam bukunya Kebijakan Pendidikan di Indonesia mengemukakanpengertian kebijakan dari beberapa ahli, diantaranya:
1.      Laswell (1970) , kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik yang terarah (a projected program of goals value and practies).
2.      Anderson (1979), Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti dan diakukan para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. (a purposive corse of problem or matter of concern).
3.      Helco (1977), memberiakan batasan kebijakan sebagai cara bertindak yang
sengaja dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah-masalah.
4.      Amara Raksasa Taya (1976) memberikan batasan kebijakan sebagai suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan.
5.      Friedrik (1963) memberikan batasan kebijaksanaan sebagai serangkaian tindakan yang diajukan oleh seseorang, grup dan pemerintahan dalam lingkungan tertentu dengan mencantumkan kendala-kendala yang dihadapi serta kesempatan yangmemungkinkan pelaksanaan usulan tersebut dalam upaya mencapai tujuan. (a proposes course of action of a person, group, or govermen with is given environment providing abtacles and aportunities with the policy was proposed to utilize on objective or purpose).

Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas system nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai.

Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar negeri, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada jamannya. Bukan hal yang aneh,ganti menteri berganti kebijakan.

B.     Pengertian Negara Berkembang

Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin.

Perkembangan mencakup perkembangan sebuah infrastruktur modern (baik secara fisik maupun institusional) dan sebuah pergerakan dari sektor bernilai tambah rendah seperti agrikultur dan pengambilan sumber daya alam. Negara maju biasanya memiliki sistem ekonomi berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menahan-sendiri. Penerapan istilah 'negara berkembang' ke seluruh negara yang kurang berkembang dianggap tidak tepat bila kasus negara tersebut adalah sebuah negara miskin, yaitu Negara yang tidak mengalami pertumbuhan situasi ekonominya, dan juga telah mengalami periode penurunan ekonomi yang berkelanjutan (Kadir, 1982).

C.    KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

Kebijaksanaan pendidikan di negara-negara berkembang umumnya berasal dari warisan Kebijaksanaan pendidikan kaum kolonial. Dikatakan demikian, oleh karena negara-negara berkembang pada saat baru pertama kali merdeka belum sempat membangun kebijaksanaan pendidikannya sendiri berdasarkan kebutuhan realistik rakyatnya. Kemerdekaan yang telah dicapai di bidang politik tidak dengan sendirinya diikuti oleh kemerdekaan di bidang lainnya, lebih-lebih dibidang pendidikan.

Achmad Icksan dalam  buku Tilaar (2002)  mengidentifikasi ciri-ciri kebijaksanaan pendidikan yang merupakan warisan kaum kolonial. Pertama, sifatnya yang elastis, atau lebih banyak memberikan kesempatan kepada sekecil masyarakat dan tidak lebih banyak memberikan kesempatan kepada sebagian besar masyarakat. Realitas demikian tampak mula-mula pada awal-awal kemerdekaan terutama dalam hal kesempatan mendapatkan layanan pendidikan, meskipun pengejawantahannya akhirnya lebih bersentuhan dengan persoalan mutu pendidikan. Tampak sekali, bahwa layanan pendidikan yang bermutu, tetap dinikmati oleh kalangan terbatas, sementara kalangan kebanyakan sekedar mendapatkan layanan pendidikan yang dari segi kualitas sangat memprihatinkan. Keluhan mengenai mutu pendidikan yang akhir-akhir ini pernah mencuat ke permukaan, agaknya dapat dilihat dari sudut pandang ini.

Kedua, berorientasi sosio-ekonomik. Orientasi sosio-ekonomik demikian, berkaitan erat dengan jaringan ekonomi internasional di mana negara-negara maju berposisi sebagai sentranya sementara negara-negara berkembang sekedar sebagai periferalnya. Dalam kedudukan sebagai periferalnya, negara berkembang umumnya secara ekonomik masih tinggi tingkat dependensinya terhadap negara maju. Bantuan-bantuan yang diberikan dalam bentuk pinjaman bagi pelaksaan pendidikan di negara-negara berkembang, umumnya justru memperkukuh dependensi tersebut. Jika secara ekonomik hal demikian masih bergantung dan belum mandiri, maka dalam hal strategi pencapaian tujuan pendidikannya pun juga masih tetap bergantung. Tidak jarang, pembaruan-pembaruan dibidang pendidikan, umumnya dimulai dari negara maju, dan begitu dinegara maju sudah ditinggalkan, baru mulai dan digalakkan dinegara-negara berkembang. Negara-negara berkembang seolah-olah terombang-ambing oleh pasang surutnya, naik turunnya dan jaya hancurnya konsep-konsep mengenai pendidikan dinegara-negara maju.

Ketiga, liberal, rasional, individual, achievemant oriented dan siasial alienated. Ciri-ciri pendidikan demikian, umumnya berbeda dan bahkan berlawanan dengan ciri-ciri masyarakat dan nilai-nilai yang berkembang dinegara-negara berkembang. Pendidikannya liberal, padahal masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai kolektivisme, pendidikannya menanamkan rasionalitas, padahal masyarakat negara-negara berkembang banyak juga mempunyai budaya-budaya yang tidak saja mengembangkan rasionalitas melainkan segi-segi emosional dan batiniah, pendidikannya individual padahal masyarakatnya menjunjung tinggi kesetiakawanan sosial dan gotong royong, pendidikannya achievement oriented secara sempit sekadar prestasi akademik di kelas.

Keempat, tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat. Hal demikian sangat memprihatinkan, oleh karena pendidikan pada dasarnya adalah pewarisan budaya dari generasi sebelumnya kepada generasi sesudahnya atau penerusnya. Oleh karena tidak berakar pada tradisi dan budaya setempat, maka para siswanya bisa mengalami keterasingan budaya.

Kelima, berorientasi pada masyarakat kota. Ini juga sangat memprihatinkan mengingat sebagian besar wilayah negara-negara berkembang justru terdiri dari pedesaan. Orientasi ke kota demikian, lambat atau cepat, langsung maupun tidak langsung, bisa menjadikan penyebab lulusan-lulusan pendidikan lebih tertarik dengan kehidupan kota ketimbang bangga membangun desanya. Tingginya angka perpindahan penduduk ke kota-kota besar, yang langsung menimbulkan efek-efek samping sosial, agaknya juga dapat dilihat dari sudut pandang ini.

D.    Masalah Umum Di Negara Berkembang

Menurut Kadir (1982) Beberapa masalah dan kesulitan dalam uraian pokok secara garis besar adalah sebagai berikut:

1.      Kurangnya guru yang kualifaid. Beberapa Negara terbelakang sangat sedikit orang-orang yang memiliki pendidikan cukise social up menjadi guru yang kompeten, karena mereka menempati jabatan-jabatan diluar bidang pengajaran dengan gaji dan prestise social yang tinggi. Sejak negara-negara terbelakang melakukan ekspansi pendidikan, maka harus berusaha mendapatkan guru-guru dari Negara maju. Walaupun hal itu bertentangan dengan watak nasionalistis,namun tampaknya itu merupakan satu-satunya jalan keluar.

2.      Kegagalan sekolah dalam memelihara siswa sebenarnya sekolah-sekolah dasar kurang efektif dalam menunjang gerak pembangunan, jika impaknya tidak tebukti dalam periode waktu yang pantas. Cita-cita sekolah pada mulanya sukar meresap dan beberapa factor kerja menghalanginya. Anak mungkin merupakan suat keuntungan ekonomi bagi orang tua, dan sekolah. Rupa-rupanya dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kenyataan keuntungan ini:atau orang tua kuatis, bahwa ilmu pengetahuan dan ide-ide baru itu bias mengasingkan anak dari kebiasaan-kebiasaan tradisional keluarga. Agar efektif sekolah-sekolah itu dihadiri secara teratur dan bersemangat, sekolah itu harus menjadi tempat yang menyenangkan dan menguntungkan hal ini merupakan suatu kondisi yang tidak biasa ditemui dinegara miskin.

3.      Keadaan kurikulum yang tidak sesuai permasalahn dasar kurikulum pada jenjang pra-universitas meliputi sekitar perluasan penyesuaian budaya, pendaherahan(loklisasi), dan penjuruhan (vokasionalisasi) kurikulum.

4.      Ketimpangan kemajuan desa dan kota. Didunia terbelakang terapat jurang perbedaan yang lebar, yaitu kesenangan, kekayaan, kegembiraan, dan tebaran kelayakan terdapat di beberapa puasat kota dan didesa atau tribal areas keterbelakangan meluas. Perbedaan yang kontras antara gedung-gedung modern, jalan-jalan raya, transportasi dan aktivitas budaya disebagian kota besar dan desa itu mengundang gaya tarik wisatawan yang mengunjungi Negara yang kurang maju itu.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Secara etimologis kata kebijakan disepadankan dengan kata bahasa Inggris policy yang dibedakan dari kata wisdom yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kata policy dapat pula dijumpai dalam bahasa-bahasa lain seperti latin, yunani dan sankrit. Politadalam bahasa latin berarti Negara. Polis dalam bahasa yunani berarti negara kota. Pur dalam bahasa sanskrit berarti kota. Policiedalam bahasa inggris berarti: mengurus masalah atau kepentingan umum atau juga administrasi Negara.

Negara berkembang adalah sebuah negara dengan rata-rata pendapatan yang rendah, infrastruktur yang relatif terbelakang, dan indeks perkembangan manusia yang kurang dibandingkan dengan norma global. Istilah ini mulai menyingkirkan Dunia Ketiga, sebuah istilah yang digunakan pada masa Perang Dingin.

       

DAFTAR RUJUKAN

Gunawan, Ary H.1986. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bina Aksara.

Imron, Ali. 2008. Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

Kadir, Sardjan. 1982. Pendidikan di Negara sedang Berkembang. Surabaya: Usaha Nasional.

Tilaar, H.A.R.2002. Membenahi Pendidikan Nasional. Jakarta: Rienika Cipta.

Sutapa, M. 2008. Kebijakan Pendidikan dalam Prespektif Kebijakan Publik. Yogyakarta: FIP Universitas Negeri Yogyakarta.

TEKNIK TEKNIK LEMBAGA PENDIDIKAN

Link Download

TEKNIK-TEKNIK HUBUNGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DENGAN MASYARAKAT

MAKALAH

UNTUK MEMENUHI TUGAS MATA KULIAH

MANAJEMEN HUBUNGAN MASYARAKAT

Yang dibina oleh Bapak R. Bambang Sumarsono, S.Pd., M.Pd.

Disusun oleh :

Bella Ratna I               (170131601093)

Eva Farahdiba             (170131601076)

Indra Bayu N              (170131601040)

Tamara Tahta A.R       (170131601027)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN

FEBRUARI2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini tepat pada waktunya yang berjudul Teknik-Teknik Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat. Adapun tujuan dari makalah ini adalah untuk menyelesaikan tugas pembelajaran Manajemen Hubungan Masyarakat.

            Kami menyadari bahwa Tuhanlah sumber segala ilmu pengetahuan sehingga kami merasa memiliki kekurangan dalam penulisan makalah ini, untuk itu kami membutuhkan saran dan kritik agar makalah ini menjadi lebih baik. Semoga makalah ini bermanfaat bagi para pembaca.

Malang, Februari 2019

Penulis

 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR........................................................................................... i

DAFTAR ISI.......................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................... 1

A.           Latar Belakang........................................................................................... 1

B.            Rumusan Masalah...................................................................................... 2

C.            Tujuan........................................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN....................................................................................... 3

A.             Pengertian Teknik Hubungan  Lembaga Pendidikan dan Masyarakat..... 3

B.            Penggunaan Teknik Hubungan Lembaga Pendidikan dan  Masyarakat... 4

C.             Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.......... 5

D.             Hambatan-Hambatan Teknik Hubungan sekolah dan Masyarakat………………………………………………………………8

BAB III PENUTUP............................................................................................ 10

Kesimpulan............................................................................................. 10

Saran....................................................................................................... 10

DAFTAR RUJUKAN........................................................................................ 11

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Hubungan lembaga sekolah dengan masyarakat sangat berperan penting dalam mendukung kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Menurut Kusumastuti (2002) hubungan masyarakat adalah suatu senisekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan,memprediksi setiap kemungkinan konskuensi dari setiap kegiatannya,memberi masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisasi, danmengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untukmelayani kebutuhan organisasi dan kepentingan public.

Dalam Rahmat (2016) hubungan lembaga sekolah dengan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi, dan simpati dari masyarakat, serta mengupayakan terjadinya kerjasama yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Dalam menjalin kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat perlu diadakan beberapa metode atau teknik agar masyarakat mau dan ikut serta berpartisipasi mendukung kelancaran jalannya proses pendidikan. Upaya sekolah dalam melakukan teknik tersebut harus melakukan tahapan-tahapan mulai dari proses perencanaan, sistematika, komunikasi antar sekolah dan masyarakat baik internal maupun eksternal melalui media komunikasi baik tertulis maupun lisan.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teknik hubungan sekolah dan masyarakat merupakan cara atau upaya yang dilakukan sekolah untuk mengajak ikut sertakan masyarakat berpartisipasi bersama dengan tujuan sekolah dapat berjalan secara efektif dan efisien 

B. Rumusan Masalah

      1.      Apa pengertian Teknik Hubungan  Lembaga Pendidikan dan Masyarakat ?

      2.      ApaTujuan Penggunaan Teknik Hubungan Lembaga Pendidikan dan  Masyarakat ?

      3.     Apa saja Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat ?

      4.      Apa saja Hambatan-Hambatan Teknik Hubungan sekolah dan

Masyarakat

C.    Tujuan

1.      Untuk mengetahui pengertian Teknik Hubungan  Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.

2.      Untuk mengetahui Tujuan Penggunaan Teknik Hubungan Lembaga Pendidikan dan  Masyarakat.

3.      Untuk mengetahui Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

4.      Untuk mengetahui Hambatan-Hambatan Teknik Hubungan sekolah dan Masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pengertian Teknik-Teknik Hubungan  Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Pengertian teknik kaitannya erat dengan cara atau metode. Artinya bisa dikatakan bahwa suatu upaya atau bentuk untuk memudahkan sesuatu dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan proses dan sistematika. Teknik hubungan lembaga pendidikan dan masyarakat adalah suatu proses komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pengertian anggota masyarakat tentang kebutuhan pendidikan serta untuk mendorong minat dan kerjasama para anggota masyarakat dalam rangka memperbaiki sekolah menurut Purwanto dalam Benty dan Gunawan (2015:87).Berdasarkan definisi tersebut di atas,dapat dirumuskan bahwamanajemen pendidikan sebagai seluruh proses kegiatan bersama dandalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua fasilitas yang ada,baik personal, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuanpendidikan (H. Sufyarma, 2003 : 189).

Pendidikan tidak akan berjalan dengan baik manakala pihak lain, misalnya masyarakat tidak berperan aktif dalam mendukung sekolah, maka sekolah tidak akan mendapat reputasi yang baik meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk mendukung kemajuan pendidikan di sekolah. Begitu juga kebutuhan sekolah tidak dapat terpenuhi manakala kurangnya partisipasi masyarakat untuk peduli akan hal tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dimana dapat terjadi hambatan, yaitu persediaan fasilitas atau kebutuhan yang terbatas.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat perlu dilakukan upaya melalui bentuk dan teknik agar masyarakat mengerti akan pentingnya pendidikan serta kebutuhan apa saja yang ada dalam pendidikan serta memberikan dorongan kepada masyarakat agar ikut serta aktif berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan pendidikan. Hal ini diharapkan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

B. Tujuan Penggunaan Teknik-Teknik Hubungan Lembaga Pendidikan dan  Masyarakat

Fungsi atau aktifitas atau suatu kegiatan dari organisasi adalahmenyesuaikan diri dengan lingkungannya, menentukan struktur kerjanyaatas dasar kebutuhan-kebutuhan dalam mencapaitujuan (Sagala, 2000 :46). Maisyaroh dalam Benty dan Gunawan (2015: 88) menyatakan bahwa masyarakat perlu membantu penyelenggaraan pendidikan agar kualitas pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dapat dipacu secara cepat dan akhirnya menghasilkan kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat. Elsbreedalam Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (dalam Benty dan Gunawan 2015: 88) mengemukankan beberapa tujuan teknik hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat, yaitu: (1) meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang di dalamnya masyarakat demokratis, seyogyanya dapat menjadikan dirinya sebgai pelopor dan pusat pengembangan bagi perubahan masyarakat di semua bidang kehidupan masyarakat; (2) mengembangkan antusiasme/semangat saling membantu anatara sekolah dan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak; (3) meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik; (4) berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat; (5) mengembangkan program-program sekolah kearah yang lebih maju; dan (6) mempu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak, sehingga hubungan antara kedua belah pihak bisa menjadi lebih aktif dan dinamis.

Hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat menurut Pidarta dalam Benty dan Gunawan (2015: 88) akan manghasilkan suatu manfaat, yaitu: (1) pengadaan sarana dan prasarana lebih mudah karen dana bisa terealisasi dengan adanya kerjasama tersebut; (2) lebih mudah dalam merecanakan program pengembangan sekolah sesuai dengan keinginan masyarakat dan kemampuan sekolah; (3) menjalin silahturahmiantara sekoah dan masyarakat agar terjadi kerukunan sehingga adanya dukungan dari masyarakat; dan (4) dengan adanya

5

dukungan dari masyarakat program pengembangan sekolah bisa terlaksana melalui kerjasama.

C.  Teknik-Teknik Penyelenggaraan Hubungan Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Masyarakat dengan adanya proses ini diharapkan akan sadar dan paham bahwa pendidikan mutlak diperlukan untuk meningkatkan taraf hidupmasyarakat itu sendiri. Hymes (dalam Benty dan Gunawan 2015:89) menyatakan bahwa teknik penyelenggaraan hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

1.   Group meeting (teknik pertemuan kelompok)

Tenik pertemuan kelompok dapat berupa diskusi, seminar, lokakarya, sarasehan, rapat dan sebagainya. Orang yang dilibatkan dalam pertemuan kelompok adalah guru, staf tata usaha, tokoh msyarakat, staf dari instansi yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan, pengguna lulusan, guru/dosen dari lembaga pendidikan yang lain, dokter dan sebagainya. Tema yang dibahas bisa berkaitan dengan kesehatan, penanggulangan kenakalan remaja, peningkatan kemampuan staf sekolah, optimalisasi perlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga dikembangkan tema yang menarik sesuai kondisi yang ada.

2.   Face to face (teknik tatap muka)

Teknik tatap muka dilakukan antara pihak lembaga pendidikan dan masyarakat secara individual. Pihak lembaga pendidikan dapat berkunjung ke rumah siswa yang menghadapi masalah. Pihak lembaga pendidikan dapat memanggil orang tua atau wali siswa yang bermasalah atau siswa yang memiliki kemampuan lebih dan perlu pembinaan bersama agar kemampuan dapat berkembang secara maksimal. Menurut Suryosubroto dalam Benty dan Gunawan (2015:90) pertemuan tatap mukaantara pihak sekolah dan masyarakat dapat diwujudkan dengan melakukan kujungan kerumah-rumah masyarakat (home visit) dan memberikan laporan kepada masyarakat mengenai perkembangan anak didiknya (reporting to parent). Diharapkan dengan teknik ini, akan menciptakan rasa keterbukaan, kebersamaan, serta mempererat talisilahturahmi antara sekolah dan masyarakat.

3. 

    Observation and participation (observasi dan partisipasi)

Observasi dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan perlu dilakukan. Sekolah perlu memberi kesempatan pada masyarakat untuk mengunjungi, mengobservasi, dan berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Orang tua siswa dapat mengunjungi sekolah untuk mengobservasi proses belajar siswa dan hasil belajar siswa.orang tua memiliki keterampilan tertentu dan dapat membantu guru mengajar. Orang tua didalam hal ini sebagai narasumber pembahasan materi tertentu. Kemampuan orang tua siswa yang dapat disumbangkan untuk meningkatkan mutu pembelajaran misalnya kemampuan dalam hal medis, ekonomi, pertanian,  peternakan, boga, seni lukis, agama, dan sebagainya.

4.     The written word (surat menyurat dengan berbagai pihak yang dapat dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan).

Surat menyurat adalah lazim dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan. Selain biaya yang cukup murah, teknik ini dianggap mampu melakukan setiap lembaga yang sederhana maupun lembaga yang sudah besar perkembangannya.

Menurut Rahmat (2016) teknik hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu:

1.      Laporan kepada orang tua

Laporan yang diberikan sekolah kepada orang tua mengenai perkembangan anak didik serta hasil penilaian anak didik  dan guru selama di sekolah. Hal ini orang tua lebih memahami proses anaknya selama di sekolah.

2.      Majalah sekolah

Majalah bertujuan sebagai sarana untuk mengetahui kegiatan sekolah, karya murid serta pengumuman sekolah.

3.      Surat kabar sekolah

7

Surat kabar berisi tentang berbagai informasi tentang keadaan sekolah dan murid yang akan disampaikan kepada orang tua dan masyarakat.

4.      Pameran sekolah

Pameran bertujuan sarana edukasi serta kreatifitas murid. Jika suatu sekolah memiliki berbagai karya dan prestasi, maka sekolah akan mendapatkan reputasi yang baik dari masyarakat serta menarik masyarakat untuk mempromosikan sekolah tersebut.

5.      Open house

Teknik yang dilakukan masyarakat dengan peninjauan langsung keadaan sekolah mulai dari kegiatan sekolah, perkembangan belajar siswa, kelayakan fasilitas, hasil kinerja guru, dll.

6.      Kunjungan ke sekolah oleh orang tua murid

Kunjungan ini diberlakukan pada pelajaran tertentu. Misalnya ketika pembelajaran praktik ipa, orang tua dipersilahkan melihat kondisi kegiatan tersebut, apakah sudah berjalan dengan optimal atau bahkan belum maksimal.

7.      Kunjungan ke rumah murid

Teknik ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang peserta didik. Misalnya peserta didik yang tidak masuk, maka hal ini akan dipertanyakan penyebab apa yang terjadi pada murid tersebut.

8.      Melalui penjelasan yang diberikan personel sekolah

Penjelasan ini melalui pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah memberikan pengertian mengenai semua kegiatan pendidikan, baik akademis maupun non akademis. Baik pembelajaran, organisasi, maupun ekstrakurikuler.

9.      Gambaran sekolah melalui murid-murid

Murid menjadi penilaian bagi sekolah. Jika mayoritas murid berprestasi dan memiliki integritas tinggi otomatis nilai sekolah akan baik di mata masyarakat.   

10. Laporan tahunan

Laporan yang berisi tentang segala macam di berbagai komponen pendidikan. Dimana laporan tersebut harus disampaikan kepada masyarakat secara transparan sesuai fakta yang telah dilakukan.

11.  Organisasi perkumpulan alumni

Sangat membantu memberi dukungan kepada sekolah baik secara moril dan materiil.

12.  Melalui kegiatan ekstrakurikuler

Keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan lain diluar pembelajaran sekolah dipandang nilai lebih oleh orang tua bahkan masyarakat lainnya.

13.  Pendekatan secara akrab

Jalinan pendekatan antara guru dengan murid.

D.    Hambatan-Hambatan Teknik Hubungan Sekolah dan Masyarakat

Pidarta dalam Benty dan Gunawan (2015:103) menyatakan dalam menjalin hubungan antara sekolah dan masyarakat pastinya tidak selalu berjalan dengan lancar seperti apa yang diharapkan, tentunya ada beberapa kendala mendasar yang juga sangat berdampak pada keharmonisan hubungan tersebut, sehingga hubungan antara sekolah dan masyarakat menjadi tidak lancar dan kendalanya adalah: (1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan dan juga pemahaman warga sekolah tentang apa dan bagaimana seharusnya pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat dibangun; dan (2) Kurangnya komunikasi antara warga sekolah dan warga masyarakat sehingga tercipta komunikasi satu arah antara sekolah dan warga masyarakat/ wali murid dan pada akhirnya sekolah tidak tahu keinginan masyarakat tetapi memaksakan keinginannya pada masyarakat/ wali murid.Sekolah dalam hal ini harus mengetahui hambatan-hambatan tersebut untuk meminimalisasi pengaruh yang negatif terhadap upaya pengembangan sekolah.

Kenyataan membuktikan bahwa hubungan sekolah dengan masyarakat tidak selalu berjalan dengan baik. Berbagai kendala yang sering ditemukan antara lain yaitu komunikasi yang terhambatan dan tidak profesional, tindak lanjut program yang tidak lancar, dan pengawasan yang tidak terstruktur. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, beberapa hal bisa menjadi alternatif ialah adanya laporan berkala mengenai berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, diadakannya berbagai kegiatan sekolah serta keuangannya, dan diadakan kegiatan yang mengakrapkan seperti open house, kunjungan timbal balik, dan program kegiatan bersama seperti pentas seni atau perpisahan dalam Benty dan Gunawan (2015:103).

BAB III

PENUTUP

     A.    Kesimpulan

Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan jalannya interaksi antara sekolah dan masyarakat agar sekolah mendapat dukungan dan partisipasi atau kerjasama dalam mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Sekolah memberikan upaya agar masyarakat mau berperan dalam mendukung pendidikan yaitu melalui teknik-teknik agar mempermudah jalannya kerjasama dengan masyarakat.

    B.     Saran

Lembaga pendidikan dapat mengaplikasikan teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat agar pendidikan yang diselenggarakan dapat dicapai secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

Benty, D., dan Gunawan, I. 2015. Manajemen Hubungan Sekolah dan       Masyarakat. Malang: UM PRESS.

Kusumastuti, F. 2002. Dasar-dasar Hubungan Masyarakat. Jakarta: Ghalia            Indonesia.

Rahmat, A.2016. Manajemen Humas Seolah. Yogyakarta: Media Akademi.

Sagala, S. 2000. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta.

Sufyarma. 2003. Kapita Selekta Manajemen Pendidikan.Bandung: Alfabeta.

11